Mengenal Gratifikasi
A. DEFINISI DAN DASAR HUKUM
Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001
Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Pengecualian:
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) :
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Peraturan yang Mengatur Gratifikasi
Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,
Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK
Penjelasan Aturan Hukum
Pasal 12 UU No. 20/2001:
- Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar:
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
Sanksi
Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001
Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
B. WAJIB LAPOR
Penyelenggara Negara Yang Wajib Melaporkan Gratifikasi yaitu:
Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Bab II pasal 2, meliputi :
- Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
- Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
- Menteri
- Gubernur
- Hakim
Pejabat Negara Lainnya :
- Duta Besar
- Wakil Gubernur
- Bupati / Walikota dan Wakilnya
- Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis :
- Komisaris, Direksi, dan Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD
- Pimpinan Bank Indonesia.
- Pimpinan Perguruan Tinggi.
- Pimpinan Eselon Satu dan Pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan Sipil dan Militer.
- Jaksa
- Penyidik.
- Panitera Pengadilan.
- Pimpinan Proyek atau Bendaharawan Proyek.
- Pegawai Negeri
Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan No. 20 tahun 2001 meliputi :
- Pegawai pada : MA, MK
- Pegawai pada L Kementrian/Departemen &LPND
- Pegawai pada Kejagung
- Pegawai pada Bank Indonesia
- Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR/DPR/DPD/DPRD Propinsi/Dati II
- Pegawai pada Perguruan Tinggi
- Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keppres maupun PP
- Pimpinan dan pegawai pada Sekr. Presiden, Sekr. Wk. Presiden, Sekkab dan Sekmil
- Pegawai pada BUMN dan BUMD
- Pegawai pada Badan Peradilan
- Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil dilingkungan TNI dan POLRI
- Pimpinan dan Pegawai dilingkungan Pemda Dati I dan Dati II
Gratifikasi dikecualikan untuk dilaporkan terdiri atas :
a. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, discount/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
b. Diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Tebing Tinggi).
c. Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan tugas kedinasan Aparat Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
d. Diperoleh dari kompensasi atau profesi diluar kedinasan yang tidak terkait degan tugas dan fungsi dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, dan tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
e. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
f. Diperoleh dari garis keturunan sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
g. Diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf (e) dan (f) terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
h. Diperoleh dari pihak luar terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
i. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain yang berlaku secara umum berupa seminar kit, sertifikat dan plakat/cinderamata.
j. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku secara umum.
Tim Pengendalian Gratifikasi pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas I B
Setiap penerimaan yang berhubungan dengan gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) dengan mengisi formulir pelaporan baik secara langsung ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan alamat Jalan Merdeka No.2 Tebing Tinggi atau melalui surat/surat elektronik.
Pelaporan melalui surat elektronik sebagaimaa dimaksud dilakukan melalui :
- Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
- Dowload formulir laporan
Penerima gratifikasi wajib melaporkan kepada UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penerimaan gratifikasi.
Setelah menerima laporan, UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) meneliti apakah pemberian gratifikasi kepada Aparat Pengadilan Negeri Tebing Tinggi termasuk klasifikasi gratifikasi.
Apabila hasil penelitian UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) merupakan gratifikasi, UPG (Unit Penanganan Gratifikasi) menyampaikan gratifikasi tersebut pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gratifikasi diterima oleh Aparat Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
Daftar Tim Pengendali Gratifikasi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sesuai Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. W2.U14/149/OT.001.3/10/2018
|
No. |
Nama/NIP |
Jabatan dalam Dinas |
Jabatan dalam Tim |
|
1 |
Albon Damanik, S.H., M.H. NIP. 197810012005021003 |
Hakim Pratama Utama |
Ketua |
|
2 |
Nelliati NIP. 196508271985032003 |
Sekretaris |
Sekretaris |
|
3 |
Jasmin Ginting, S.H., M.H. NIP. 196901101994031002 |
Panitera |
Anggota |
|
4 |
Dharma Setiawan, S.H., M.H. NIP. 197503252005021003 |
Hakim Pratama Utama |
Anggota |
|
5 |
Wira Indra Bangsa, S.H. NIP. 197604122005021001 |
Hakim Pratama Utama |
Anggota |
|
6 |
Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn NIP. 197612032003121002 |
Hakim Pratama Madya |
Anggota |
|
7 |
Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum NIP. 198005262003121001 |
Hakim Pratama Madya |
Anggota |
Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 097-1/SEK/KU.01/3/2013 tanggal 1 Maret 2013, perihal Himbauan Terkait Gratifikasi, yang ditujukan Kepada Yth. Yang Mulia Para Pimpinan Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Para Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung RI, Panitera Mahkamah Agung RI, Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon II Mahkamah Agung RI, Para Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI, Para Pejabat Eselon III dan IV Mahkamah Agung RI, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding serta Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
KONTAK LAYANAN PELAPORAN GRATIFIKASI
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Jln. Merdeka No.2
Tebing Tinggi
Telp: (0621) 21560
Faks: (0621) 2610180
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
